ACID SASH

Di sela-sela mengumpulkan data guna kebutuhan kampanye yang akan diangkat dalam waktu dekat ini, saya membaca dokumen mengenai proposi masyarakat miskin di Indonesia. Tidak mengagetkan jika saya melihat total masyarakat miskin Indonesia. Sepekan yang lalu, media massa dihebohkan pernyataan turunnya proporsi masyarakat miskin di Indonesia. Saya tergelitik oleh ucapan seorang pengisi acara tv yang berkata "yaa..bisa saja proporsi masyarakat miskin turun..tapi bisa jadi proporsi tersebut diturunkan menjadi proporsi masyarakat sangat miskin". Walau itu adalah opini,saya tidak menyangkal hal tersebut bisa jadi benar adanya. Jika ya, sungguh ironis.

Sekali waktu saya bertanya dengan seorang kolega sebenarnya berapa total masyarakat miskin di Indonesia. Dia sendiri menjawab sulit untuk menjabarkan angka tersebut karena indikator ataupun garis kemiskinan yang dimiliki saat ini beragam semisal Bappenas,PBB,BPS,SUSENAS memiliki takaran yang berbeda.

Hal tersebut mendorong saya untuk mencari data tersebut. Saya pikir sambil menyelam minum air. Ternyata saya menemui perbendaharaan kata baru yang menarik.

The Poverty Headcount Index atau The Incidence of Poverty menggambarkan prosentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan.

The Poverty Gap Index atau The Depth of Poverty adalah kedalaman kemiskinan di suatu wilayah, yang merupakan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut.

The Severity of Proverty menunjukkan kepelikan kemiskinan di suatu wilayah. Indikator ini memperhitungkan jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, dan ketimpangan di antara orang miskin.

Ketiga hal tersebut merupakan beberapa perspektif untuk melihat proporsi masyarakat miskin di Indonesia. Lalu saya kembali berfikir apa ukuran untuk menghitung kategori masyarakat miskin.

Definisi ukuran Garis Kemiskinan Nasional ialah jumlah rupiah yang diperlukan setiap individu untuk makanan setara 2100 kalori per orang/hari dan untuk memenuhi kebutuhan non makanan berupa perumahan,pakaian, kesehatan, pendidikan,transportasi, dan aneka barang lainnya. Biaya untuk membeli 2100 kilo kalori/hari disebut Garis Kemiskinan Makanan sedangkan biaya untuk memenuhi kebutuhan non makanan disebut Garis Kemiskinan Non Makanan. Jadi kategori masyarakat miskin ialah manakala orang tersebut tidak bisa memenuhi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Asumsi lain yang menggunakan ambang batas internasional yakni $2 untuk satu orang/hari dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal menunjukkan sebanyak 71,1% total populasi Indonesia pada tahun 1990 dikategorikan masyarakat miskin. Hal ini berarti untuk mencapai Millenium Development Goals 2015, diperlukan pembenahan terstruktur dan mungkin massive untuk mendongkrak angkat tersebut menjadi setengahnya yakni sebesar 35,5 %. Sebagai pengingat, tujuan pertama dari MDG ialah pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan sekurangnya 50% dari seluruh total populasi suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menempati urutan ke 108 dari 177 negara menurut data UNDP pada tahun 2006 yang lalu. Indeks Pembangunan Manusia berkaitan langsung dengan besaran proporsi masyarakat miskin. Lalu pada akhirnya memberikan dampak sejauh mana Indonesia akan berkontribusi pada MDG 2015. Indeks Pembangunan Manusia memiliki empat pengukuran yakni harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Kesemuanya tak pelak mencantumkan harga yang cukup mahal di negara kita sendiri.

Saya kemudian berfikir apa yang sekiranya dapat kita lakukan selaku angkatan kerja muda. Tidak banyak, atau mungkin hampir tidak ada yang bisa memberikan dampak langsung kepada peningkatan kemajuan masyarakat secara umum. Tetapi dengan waktu kurang dari delapan tahun, saya cukup optimis apabila semua angkatan muda mau sadar dan bertindak akan isu ini maka kita bisa memberikan sumbangsih yang baik.

Beberapa hal yang dapat kita lakukan ialah (1) penerapan good governance di lingkungan kita bekerja, (2) terus melakukan capacity building - dengan ataupun tanpa dukungan employer dan hal ini berarti kita melakukannya dengan swasembada, (3) menerapkan sistem perpuluhan atau zakat atau saluran apapun yang dapat memastikan sekian persen dari penghasilan kita untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Poin satu dan dua merupakan hal yang fundamental. Perbaikan moral dan juga peningkatan skill untuk SDM akan berimbas jangka panjang. Untuk poin satu, saya percaya dengan filosofi Pay It Forward. Kalau satu orang mulai melakukan hal baik dan dirasakan oleh orang lain, pasti dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Transparansi kerja dapat mendukung keberhasilan organisasi dan bisa mendulang profit sehingga memperbesar operasional organisasi dan akhirnya dapat merekrut orang baru. Ya,tidak sesimpel itu tetapi pasti dapat dikerjakan. Untuk poin dua,tujuannya hampir mirip dengan poin satu. Dengan kita menambah modal/skill maka seyogyanya kita dapat menghasilkan kreatifitas dan capaian kinerja yang lebih mantap. Poin ketiga adalah bentuk dari rasa berbagi kita yang saya hakul yakin dapat memberikan kenyamanan pada kita mau memberi dan untuk mereka yang membutuhkan. Di tengah peliknya tantangan hidup, berbagi dengan sesama tetap menjadi hal yang mulia dan berguna.

Rasa apatis yang menyelimuti masyarakat akan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan bukan rasa baru. Tapi kita selaku angkatan kerja muda punya porsi untuk membantu semampunya kita. Biarlah kebijakan dan koordinasi teknis dikerjakan oleh bidak-bidak di pemerintahan, dan layaklah kita mengerjakan bagian kita.

This entry was posted on Tuesday, July 10th, 2007 at 11:47 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.